Palangka Raya – Semarak kegiatan intelektual mewarnai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) ketika Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memfokuskan perhatiannya pada mahasiswa dan akademisi UMPR dalam membahas agenda kenegaraan yang memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Diskusi yang dilakukan melalui sesi Focus Group Discussion (FGD) ini menjadi wadah berharga bagi UMPR dalam menyumbangkan pandangan dan masukan kreatif bagi penyempurnaan agenda kenegaraan yang terus berkembang.

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, menegaskan pentingnya peran FGD ini dalam merumuskan agenda kenegaraan yang lebih tangguh. “Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini, kami ingin mendapatkan pandangan dan masukan guna penyempurnaan dan penguatan terhadap agenda proposal kenegaraan ini,” kata Mahyudin dengan antusias di Palangka Raya pada hari Kamis.

Peserta FGD yang terdiri dari puluhan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta mahasiswa UMPR menggali tema menarik yang berjudul “Memperkuat Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa Berdasarkan Pancasila.” Dalam dialog yang penuh semangat ini, Mahyudin menjelaskan bahwa tujuan utama FGD adalah untuk memastikan bahwa proposal kenegaraan yang dibahas selaras dengan aspirasi dan nilai-nilai batin para pemangku kepentingan. Selain itu, FGD juga menjadi sarana penting untuk menilai sejauh mana kebutuhan mendesak proposal tersebut dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lebih lanjut, Mahyudin menjelaskan bahwa FGD membahas sejumlah poin penting, termasuk membuka peluang bagi anggota DPR RI dari unsur perseorangan yang dihasilkan dari pemilu, memastikan representasi daerah dan golongan melalui mekanisme pengisian bawah, serta memberikan kewenangan pada perwakilan daerah dan golongan untuk memberikan pandangan terhadap rancangan undang-undang yang dirancang oleh DPR bersama presiden.

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan agenda proposal kenegaraan ini tidaklah sepele. Mahyudin dengan jujur mengakui bahwa proses ini memerlukan dedikasi, waktu, dan kerja keras yang panjang. “Untuk itu, maka DPD RI berkesempatan melaksanakan FGD dengan tema ini di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,” ungkapnya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Rektor III UMPR, Apt Guntur Satrio MSI, yang dengan tegas menyambut baik inisiatif DPD RI dalam berkolaborasi dengan UMPR. “Ini juga akan meningkatkan pengetahuan para dosen dan mahasiswa kami, terutama dalam upaya penguatan sistem ketatanegaraan tersebut,” katanya dengan penuh semangat.

Tidak hanya menjadi tempat berbagi gagasan, tetapi UMPR kini telah menjadi pusat perhatian dalam diskusi penting tentang masa depan kenegaraan Indonesia. Melalui dedikasi dan kontribusi dari para akademisi dan mahasiswa, UMPR membuktikan bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam membentuk arah pembangunan bangsa.